Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan tidak sama bila dilihat dari beberapa hal, keduanya tidaklah sama. Karena ketidaksamaan itulah, maka berlaku ketentuan yang berbeda dari keduanya. Apa saja ketidak samaan anatara zakat dan pajak, mari kita simak uraian berikut

Pertama dilihat dari sumbernya. Antara zakat dan pajak berbeda, zakat diambil dengan jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat dan Pajak memiliki kesamaan yakni diambil dari orang-orang kaya saja, kecuali zakat fitrah. Pajak diambil ketika negara dalam keadaan kosong dan negara tidak memiliki sumber pendapatan lagi pada saat itu yang kedua dilihat dari jumlah yang diambil zakat memiliki aturan nisab dan haul. Nisab adalah batas jumlah harta yang boleh diambil zakatnya dan Haul adalah batas waktu kapan harta tersebut diambil zakatnya. Sementara untuk pajak tidak ada aturan nisab dan haul, besarnya pajak ditentukan oleh kebijaksanaan Khalifah.

Kemudian ketika dilihat dari peruntukkannya zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan oleh syariat selain 8 golongan itu tidak boleh menerima zakat. Adapun pajak peruntukkannya adalah untuk apa saja yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pajak bebas tidak hanya untuk 8 golongan yang disebut delapan asnaf itu saja.

Namu perlu diketahui bahwa berbeda pengertian antara pajak dalam Islam dengan pajak dalam Kapitalis. Fakta pajak yang berjalan sekarang ini adalah pajak dalam sistem kapitalis. Pajak dalam sistem lapisan kapitalis diambil dari sekian persen harta warga negara. Tidak lagi dilihat apakah harta ini harta halal atau harta haram semua harta dimintai sekian persen oleh negara. Besarnya pun tidak main-main bisa sampai 25% persen dari harta warga negara. Kemudian peruntukannya juga tidak ada ketentuan. Semua digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan urusan tata negara pajak dalam sistem kapitalis terdiri dari bermacam-macam jenis bahkan semua jenis pendapatan dikenai pajak.

Dampak dari pajak ini adalah ekonomi biaya tinggi apalagi saat ini diterapkan sistem desentralisasi artinya tiap-tiap pemerintahan daerah baik itu tingkat 1 atau tingkat 2 memiliki kewenangan untuk menentukan pajak daerah masing-masing kita bisa bayangkan bila suatu produk atau barang dikirim dari satu daerah melewati sekian banyak daerah, maka masing-masing daerah akan mengutip pajak dari barang yang lewat di daerahnya ini akan menimbulkan biaya-biaya lain selain biaya dari harga barang itu sendiri walhasil akhirnya harga barang sampai di tangan Konsumen akan melambung tinggi dan terkadang bisa sampai 100% dari harga aslinya.

Pada saat ini Bolehkah ketika kita sudah membayar pajak kita tidak membayar zakat ini tidak diperbolehkan dikarenakan kewajiban membayar membayar zakat adalah kewajiban yang berasal dari Allah subhanahu wa ta’ala yang tidak akan pernah di manusia tidak mau dihapus sampai hari kiamat. Jadi tidak bisa dikonversi pembayaran pajak dianggap sama dengan pembayaran zakat. Namun saat ini pemerintah telah memberikan kebijakan, bahwa barangsiapa yang telah menunaikan zakat pada lembaga-lembaga amil zakat, maka diperbolehkan tidak membayar pajak dengan cara-cara tertentu, sehingga hal ini tidak membebankan warga negara. Hal ini secara syariat tidaklah mengapa, karena kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang datang dari pemerintah dan bila pemerintah telah memperbolehkan membayar zakat sebagai ganti membayar pajak, maka kita tidak membayar pajak dibolehkan. Selain itu ternyata membayarkan infaq dan sedekah juga bisa dikonversi untuk pembayaran pajak saat ini. Untuk hal ini anda bisa menanyakan kepada kantor pajak terdekat.

Tinggalkan Balasan